BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TUBAN
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota
FATWA MUI TENTANG ZAKAT
- Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- Fatwa M
- UI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram
- Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
- Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat
- Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
- Fatwa MUI Nomor Kep,-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa
- Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)
HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK
- UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- PP Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
- PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
PENGELOLAAN ZAKAT
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan penjelasan UU No. 23 Tahun 2011
- PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- PMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada BAZNAS
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor Kep. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS/BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
- Intruksi Presidan RI Nomor 3 Tahun 2014 http://baznas.tubankab.go.id/main/filemanager/15209014350.pdf
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor Kep. 013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Timur
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
- KMA Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- Peraturan BAZNAS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat